JAKARTA - Fraksi Hanura di DPR menyesalkan penjelasan Istana terkait polemik keistimewaan Yogyakarta.
Wakil Ketua Fraksi Hanura Syarifuddin Suding menilai penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Koordinator Politik dan Hukum Djoko Suyanto saling bertentangan.
"Inilah yang membingungkan masyarakat. Kami susah memahami statement SBY yang berubah-ubah. Dalam pidatonya menghendaki penetapan Sultan sebagai Gubernur DIY, tetapi sekarang berubah lagi," kata Suding di Gedung DPR, Kamis (2/12/2010).
Menurut anggota Komisi Hukum ini, pernyataan saling bertentangan terjadi lantaran para pembantu Presiden tidak memahami garis koordinasi yang diberikan.
"Pembantu ngomong A, presiden ngomong B. Ini semakin membuat ketidakpercayaan publik semakin kuat, jadi apa yang disampaikan berubah-ubah," sambungnya.
Fraksi Hanura sendiri sepakat dengan penetapan otomatis Sri Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai Gubernur/Wakil Gubernur DIY. "Hanura memberi respon dan mendukung posisi saat ini penetapan otomatis," kata dia.
Pernyataan bertentangan disampaikan Djoko Suyanto usai melakukan rapat terbatas mengenai RUU Keistimewaan DIY. Djoko menegaskan pemerintah tetap menginginkan pemilihan Gubernur secara langsung yakni melalui Pemilu Kepala Daerah.
"Tetapi sebagai penyelenggara pemerintahan sehari-hari dipilih rakyat secara demokratis," kata Djoko.(hri)
0 comments:
Post a Comment