Inilah Aliran Dana ke Susno dan Petinggi Polda Versi Saksi

TEMPO Interaktif, Jakarta - Eks Kepala Bidang Keuangan Polda Jawa Barat Komisaris Besar Maman Abdurrahman menyatakan sisa dana pengamanan pemilihan kepala daerah Jawa Barat sekitar Rp 8 miliar. Dari sisa itu sebagiannya dibagikan ke petinggi Polda Jabar. Saksi kunci korupsi dana pengamanan yang menyeret Komisaris Jenderal Susno Duadji ini mengatakan pembagian duit atas perintah Susno.

“Di Polda kira-kira ada 20 orang yang menerima, lainnya para Ajun Komisaris Besar di Mapolda dan daerah yang ikut mengamankan Pilkada,” kata Maman saat bersaksi dalam kasus itu dengan terdakwa Susno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/1).
Maman menyebut duit yang dibagikan ke petinggi Polda itu sebagai intensif. Menurutnya, Susno sebagai Kepala Polda Jawa Barat saat itu mendapat Rp 150 juta. Sementara Wakil Kepala Polda saat itu, Brigadir Jenderal Supriyadi Usman menerima Rp 100 juta dan Inspektur Pengawasan Daerah Komisaris Cecep Lukman mendapat Rp 75 juta. Adapun pejabat setingkat kepala biro memperoleh Rp 20 juta.

“Insentif untuk pejabat utama hampir Rp 1 miliar,” kata Maman. Para ajun komisaris besar lain di Markas Polda dan di Polisi Resort menerima antara Rp 5 juta hingga Rp 10 juta.

Aliran dana ini diungkap Maman setelah hakim mencecar ke mana sisa dana yang telah diambil sebelumnya. Sebelumnya, kepada majelis dia mengungkapkan, Polda mendapat hibah sebesar Rp 27 miliar dari Pemda Jawa Barat untuk mengamankan pemilihan kepala daerah pada 14 Maret 2008. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 8 miliar disunat, tak disalurkan untuk pengamanan.

Maman mengatakan, duit Rp 27 miliar disimpan di sebuah rekening Bank Jabar atas nama saksi, terpisah dari rekening lain Polda yang lazim digunakan untuk menampung dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari Mabes Polri. Pembukaan rekening terpisah ini, lanjut dia, “Atas perintah Kapolda”. Penyaluran dana pun, kata Maman, menunggu perintah Susno.

Selanjutnya, kata Maman, duit lantas disalurkan ke setiap satuan tugas di Polda dan satuan kerja di Polres dan Polwil. Total ada empat satuan tugas, lima satuan kerja Polwil, dan 24 satuan kerja di Polres. Dana disalurkan hingga empat tahap. Menurut Maman, penyaluran pertama hingga ketiga tak pemotongan. Tapi pada tahap keempat dana disunat. “Tapi tak ada yang komplain. Siapa yang berani melawan Kapolda?” ujarnya.

Dari pemotongan dana untuk semua satuan tugas dan satuan kerja, dia melanjutkan, akhirnya terkumpul duit Rp 8 miliar. Sisa dana itu kemudian disimpan dalam rekening baru di Bank Mandiri cabang Soekarno-Hatta Bandung atas namanya. “Ini juga perintah Kapolda.”

Setelah dana tersisih Rp 8 miliar, Susno, kata dia, memerintahkannya menarik dana dalam beberapa tahap. Pertama, dia menarik sekitar Rp 1,3 miliar dan menukarkannya ke dolar. Duit sekitar US$ 108 ribu itu lantas diserahkan ke Susno. Tahap kedua dan ketiga ditarik lagi duit masing-masing sekitar Rp 1,5 miliar, yang kemudian ditukarkan lagi ke dolar. Maman juga mengatakan duit dolar tersebut diserahkan lagi ke Susno.

Adapun tahap keempat, duit yang ditarik Rp 1 miliar ditukarkan dalam bentuk 40 lembar cek pelawat yang masing lembar bernilai Rp 25 juta. Duit tersebut lantas dibagikan ke Susno dan petinggi Polda lainnya. “Tapi tak semua pejabat dikasih. Dirlantas, Dirserse, dan Dirintelkam tak dikasih,” kata Maman.

Saat ditanya hakim mengapa mereka tak kebagian, Maman menjawab, “Barangkali Dirlantas sudah dapat dari SIM, Dirserse dan Dirintelkam dari Acay, dari Acong.” Maksudnya, mereka mendapat setoran dari para pengusaha. Jawaban Maman membuat pengunjung sidang tergelak.

Sisa duit di Bank Mandiri itulah yang lantas dibagikan lagi ke petinggi Polda dan para ajun komisaris besar, di mana Susno dan wakilnya menerima masing-masing Rp 150 juta dan 100 juta. Selain itu, ada juga yang dibelikan Toyota Camry untuk kendaraan dinas Susno senilai Rp 425 dan dibelikan satu unit Suzuki APV yang juga dijadikan kendaraan dinas Polda senilai Rp 115 juta.

Lainnya, Maman melanjutkan, untuk pembangunan gedung olah raga Brimob sebesar Rp 300 juta, penyelengaraan hari ulang tahun Bhayangkari, dan pembangunan kantor puranwirawan Polri.

Posted in: Politik