Menurut SBY, sekitar 15 tahun dari sekarang, atau pada 2025, Indonesia akan menjadi negara dengan pasar yang berkembang jauh lebih baik dari sekarang. "Kita ingin income per kapita dari sebuah keberhasilan pembangunan sudah mencapai US$6.000. Kalau income seperti itu, kita kalikan jumlah penduduk, berapa besaran GDP (gross domestic product/produk domestik bruto/PDB) yang kita bangun," tuturnya.
Untuk itu, dari perspektif yang dibangun dan agar tidak salah arahan, SBY kembali mengingatkan sejumlah prinsip dasar pembangunan nasional. Presiden di antaranya menekankan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
"Kita ingin mewujudkan sustainable growth with equity. Pertumbuhan yang terus berlanjut berarti tidak merusak lingkungan, tapi pemerataan untuk keadilan," ujarnya.
Selain itu, SBY menekankan pembangunan yang berdimensi kewilayahan dan tidak boleh satu pulau atau provinsi saja yang maju. "Semua harus berkembang. Ini menjadi bagian dari balanced growth," ujarnya.
SBY juga kembali mengingatkan arah pembangunan yang mengedepankan empat strategi secara terpadu, yaitu pro job, pro growth, pro poor, dan pro environment. "Saya katakan, tidak mengejar pertumbuhan yang tinggi semata, tetapi harus dipastikan kemiskinan terus turun dan keadilan terjaga," ujarnya.
Presiden juga mengatakan, dalam era globalisasi, Indonesia harus mendapatkan banyak peluang dan tidak boleh kalah atau merugi. "Kita harus belajar dari krisis-krisis dunia yang datang silih berganti. Untuk memastikan kebijakan yang kita pilih tepat, jangan ulangi kesalahan sendiri," ujarnya.
Sumber-sumber pertumbuhan, apakah dari konsumsi, pembelanjaan daerah, atau memperbesar peluang ekspor, menurut SBY, juga perlu dicermati. Berbeda dengan Singapura atau Hong Kong yang sudah maju, Indonesia diharapkan tidak hanya mengekor, namun harus mengembangkan ekonomi di dalam negeri agar bisa berkembang secara keseluruhan.
Sementara itu, sesuai Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2011, SBY melanjutkan, tugas pokok yang harus dilaksanakan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan didukung oleh pemantapan tata kelola serta sinergi pusat dan daerah.
Pengentasan kemiskinan harus lebih cepat lagi, sedangkan sasaran pertumbuhan ekonomi dalam RKP 2011 adalah 6,4 persen, inflasi 5,3 persen, pengangguran turun menjadi tujuh persen, serta kemiskinan 11,5-12,5 persen.
"Itu sasaran. Untuk mencapai sasaran itu diperlukan sumber daya, yaitu sumber daya finansial," ujarnya.
Belanja negara saat ini, menurut SBY mencapai Rp1.229 triliun, atau naik 9,2 persen dibanding 2010. Ketika belanja naik, pendapatan juga meningkat 11,3 persen, sehingga defisit bisa dikurangi menjadi hanya 1,8 persen atau Rp124,66 triliun.
"Defisit ini menurut saya tepat, karena kita harus mengurangi utang luar negeri dari tahun ke tahun," katanya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 masih mengalami permasalahan tekanan karena angka subsidi yang besar.
Dalam pengarahan pada rapat kerja dengan kepala daerah dari seluruh Indonesia di Jakarta Convention Center, Senin, Presiden mengatakan APBN juga masih dibebani oleh penyerapan anggaran yang belum maksimal sehingga menyebabkan pertumbuhan yang tidak optimal.
Masalah APBN itu adalah salah satu dari beberapa tantangan utama yang menurut Kepala Negara harus dihadapi pemerintah pada 2011.
"Ke depan subsidi harus tepat sasaran. Golongan masyarakat yang mampu mengapa harus disubsidi yang mengurangi pembelanjaan kita?" ujarnya.
Kepala Negara juga mengingatkan terjadinya inflasi kenaikan harga pangan dan energi dunia masih menjadi masalah utama pada 2011 yang apabila tidak dicarikan pemecahannya bisa berdampak pada kemiskinan dan pengangguran.
Selain itu, pemerintah juga harus fokus pada masih kurangnya infrastruktur termasuk energi listrik untuk memenuhi pembangunan.
Termasuk masalah yang masih dihadapi pemerintah pada 2011, menurut Presiden, adalah masih terjadi persoalan perijinan dan kepastian hukum yang menghambat investasi di seluruh Indonesia.
"Oleh karena itu saya minta pemerintah daerah, DPRD, semua pihak, mari kira pastikan kepastian hukum betul-betul tegak," ajaknya.
Presiden dalam pidatonya di hadapan seluruh kepala daerah, anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, serta seluruh Kapolda di tanah air, juga mengakui masih terjadi penyimpangan dan praktik korupsi baik di pusat dan daerah termasuk di sektor perpajakan yang amat penting bagi negara.
"Ingat, kalau tidak benar di perpajakan, penerimaan negara pasti berkurang. Mari kita pastikan penerimaan negara penuh kita dapatkan termasuk penerimaan dari pajak," katanya.
Presiden juga mencatat sejumlah praktik usaha pertambangan dan kehutanan masih merusak lingkungan sehingga meminta para gubernur untuk lebih keras terhadap praktik usaha kehutanan dan pertambangan yang lalai memperbaiki lingkungan.
Presiden mengatakan ia akan datang langsung untuk inspeksi ke daerah yang lingkungannya relatif rusak.
Sedangkan masalah lain yang harus dihadapi pada 2011, lanjut dia, adalah fenomena politik uang yang nampak berkembang sehingga apabila dibiarkan akan merusak martabat demokrasi yang ingin ditegakkan.
"Ini lonceng kematian bagi demokrasi," ujarnya.
Selain itu, Presiden berpendapat pelayanan kepada rakyat masih harus diperbaiki pada bidang pendidikan, kesehatan, serta pelayanan terhadap kaum marjinal.
Masalah perlindungan dan bantuan kepada Tenaga Kerja Indonesia juga menjadi perhatian Presiden pada 2011 karena dinilai masih memiliki kekurangan dan kelemahan mulai dari daerah, pusat, sampai di luar negeri.
Sejumlah daerah dan jajaran pemerintah pusat juga dinilai masih belum memiliki kesiagaan dan kesigapan dalam mengatasi bencana alam.
"Para menteri-menteri koordinator bisa kolaborasi supaya tahu inilah tantangan harus kita atasi bersama," ujarnya.
Sumber : suaramedia
0 comments:
Post a Comment